Birokrasi Marxisme

Abstract

Masalah dalam penulisan ini dilatarbelakangi oleh fenomena marxisme yang terjadi dalam sistem birokrasi semua daerah di tanah air, kekaburan antara kepentingan publik dan kepentingan kelompok melebur dalam struktur birokrasi, yang tidak hanya diisi oleh birokrat karier tetapi juga oleh pejabat politik. Birokrasi tidak lagi tentang pelayanan secara efektif dan efisien terhadap masyarakat, tetapi tentang kedudukan dan jabatan bersamaan dengan kewenangan yang melekat. Pengertian ini sejalan dengan definisi politik yang adalah tentang siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan kapan. Kehilangan jabatan atau perebutan jabatan dalam struktur birokrasi dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan pegawai ASN dalam kegiatan-kegiatan politik praktis, fenomena seperti ini sangat mungkin dijumpai sebelum dan sesudah diselenggarakannya pemilihan kepalah daerah.